Pemkab Malang Akan Berbentikan Kades Tulus Besar | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Pemkab Malang Akan Berbentikan Kades Tulus Besar

Pemkab Malang Akan Berbentikan Kades Tulus Besar Kades Tulus Besar, Tumpang, Kabupaten Malang,Hudi Mariyono saat digiring petugas Kejaksaan Negeri Kepanjen.(ist)

Klikapa.com -Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti mengaku masih menunggu surat pemberitahuan Kejaksaan ikhwal penahanan Kepala Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang Hudi Mariyono.

“Untuk Kades Tulus Besar Kecamatan Tumpang sudah ditahan Kejari. Sekarang kami masih menunggu surat pemberitahuan penahanannya,” ujarnya, Rabu (24/11/2021). 


Kades Tulus Besar Kecamatan Tumpang Hudi Mariyono telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dada desa (DD) tahun 2020. Kejaksaan Negeri Kepanjen juga telah menahannya.


Surat tembusan penahanan itulah, lanjut Tridiyah, nantinya akan digunakan untuk memproses pemberhentian sementara yang bersangkutan. 

Agar supaya roda pemerintahan atau pelayanan di desa tidak sampai terganggu, akan ditunjuk pelaksana tugas atau pejabat sementara pengganti Kades.

“Sedangkan untuk proses sanksi administrasinya, kami masih menunggu sampai kasusnya ada putusan hukum tetap. Dan karena kasusnya sudah berjalan, kami menyerahkan kepada APH (aparat penegah hukum),” tuturnya.

Tridiyah juga tidak menyangkal jika saat ini ada juga pengaduan masyarakat (Dumas). Pengaduan itu juga menyangkut penyelewangan dana. Kasusnya saat ini sedang dalam tahap penyelidikan.

“Secara administrasi ketika yang bersangkutan mengembalikan uang yang digunakan, memang sudah tidak ada masalah. Tetapi secara hukum, tidak bisa menghapus perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah Kades Tulus Besar Kecamatan Tumpang Hudi Mariyono, Senin (22/11) lalu. Penahanan Hudi terkait dugaan korupsi dana desa (DD) tahun 2020. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Edi Suhandoyo melalui Kasi Pidana Khusus Agus Hariyono mengatakan kasus penyelewengan yang dilakukan tahun lalu itu dalam beberapa bentuk. 

Tersangka terindikasi penyelewengan keuangan desa, yakni Dana Desa tahun 2020. Ada kegiatan yang terjadwal tidak terlaksana alias fiktif, ada juga kegiatan yang melanggar ketentuan. Kerugian negara sesuai hasil perhitungan Inspektorat sebesar Rp 240 juta.(agp)
 


BERITA TERKAIT