KPK Tetapkan Bupati Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka Korupsi | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

KPK Tetapkan Bupati Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka Korupsi

  • 16-10-2021
  • Editor :junaedi
  • dibaca :1206
KPK Tetapkan Bupati Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka Korupsi Bupati Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.(dok.instagram)

Klikapa.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus korupsi.

Putra Gubernur Sumsel, Alex Noerdin tersebut ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengadaan infrastruktur di Musi Banyuasin.

"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat pers konferen, Sabtu (16/10/2021).

Dalam kasus ini KPK menduga, Dodi Reza, Herman Mayori, dan Eddi Umari telah menerima suap dari Suhandy. Suap itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Dodi Reza Alex Noerdin dan tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya diamankan oleh tim penindakan KPK saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Musi Banyuasin, Jumat (15/10).

Sebelumnya, penyidik KPK mengamankan tujuh pihak lainnya berikut uang yang diduga akan dijadikan transaksi suap. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka. Sedangkan lainnya dilepaskan karena masih berstatus sebagai saksi.

Atas perbuatannya, Suhandy selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Dodi Reza, Herman Mayori, dan Eddi, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.


BERITA TERKAIT