Potongan Insentif Nakes di Puskesmas Lawang Berdalih untuk Pemerataan | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Potongan Insentif Nakes di Puskesmas Lawang Berdalih untuk Pemerataan

Potongan Insentif  Nakes di Puskesmas Lawang Berdalih untuk Pemerataan Puskesmas Lawang, Kabupaten Malang.(ist)

Klikapa.com- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo mengakui ada pemotongan insentif para tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Lawang. Hal itu dikungkapkan setelah melakukan cros cek dengan kepala Puskesmas dr Julia Rosana, Selasa (12/10/2021).


“Kami sudah panggil (Kepala Puskesmas) untuk klarifikasi,” kata Arbani, Selasa (12/10). 


Arbani menjelaskan sesuai hasil klarifikasi, Kepala Puskesmas Lawang dr Julia Rosana mengakui ada potongan insentif atau tunjangan nakes yang menangani Covid-19. dalih pemotongan itu dibaginak kepada nakes lain yang tak mendapat insentif, meski sebenarnya ikut tangani pasien Covid-19. 

Arbani menjelaskan insentif itu bersumber dari APBD Kabupaten Malang. Bukan berasal dari Kementerian Kesehatan. 

Sebelumnya,  sejumlah nakes Puskesmas Lawang mengeluh adanya pemotongan insentif. Mereka mengaku tunjangan yang ditransfer ke rekening pribadi dikumpulkan lagi dan kemudian dibagikan tetapi setelah dipotong.

Lebih lanjut Arbani mengatakan Dinkes mencairkan tunjangan nakes yang menangani Covid-19 sesuai Surat Keputusan (SK) yang diajukan kepala puskesmas. Artinya hanya diberikan kepada nakes yang tertera dalam SK.  

“Yang di Puskesmas Lawang ini, nama nakes yang tertulis di SK lebih sedikit dibandingkan yang menangani kasus Covid-19. Di Lawang sendiri kasus Covid-19 cukup tinggi. Sehingga insentif yang diberikan kepada nakes juga tinggi. Tapi ya itu, hanya diberikan kepada mereka yang namanya tertulis dalam SK,” jelas Arbani.

Selanjutnya pihak puskesmas membuat kebijakan sendiri terkait pencairan insentif. Yakni melakukan potongan. Hasil dari potongan tunjangan dibagikan secara merata kepada seluruh nakes yang ikut menangani  kasus Covid-19.

Arbani menegaskan kebijakan itu tak dibenarkan sekalipun tujuannya baik untuk memberikan keadilan.  Namun dia enggan menyebut apakah ada sanksi terkait kebijakan itu. 

Sebaliknya, ia meminta persoalan ini tidak kembali terjadi. Arbani meminta kepala Puskesmas memperbarui SK yang di dalamnya tertulis nama-sama nakes yang menerima insentif. 

“Saat nanti melakukan klaim ke Dinas Kesehatan, maka SK yang diajukan harus diganti. Dan


BERITA TERKAIT