RSUD Lawang SOS, Klaim BPJS dan Dana Kemenkes Tak Kunjung Cair, Gaji Karyawan dan Obat Harus Ngutang | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

RSUD Lawang SOS, Klaim BPJS dan Dana Kemenkes Tak Kunjung Cair, Gaji Karyawan dan Obat Harus Ngutang

RSUD Lawang SOS, Klaim BPJS dan Dana Kemenkes Tak Kunjung Cair, Gaji Karyawan dan Obat  Harus Ngutang RSUD Lawang, Kabupaten Malang sedang dililit keuangan karena tak kunjung cairnya klaim dana BPJS Kesehatan dan dana dari Kemenkes.(ist)

Klikapa.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang, Kabupaten Malang  terlilit masalah keuangan. Akibatnya, dari gaji karyawan yang tertunda hingga pengadaan obat-obatan harus utang. 

"Terhitung sejak tahun 2020 kami talangi biaya untuk gaji PTT dan membeli obat-obatan. Total akumulasi utang berkisar Rp 17-18 miliar," kata Direktur RSUD Lawang Drg Dessy Deliyanti, Minggu (29/8/2021).

Menurutnya, devisit ini terjadi salah satunya karena klaim BPJS Kesehatan dan anggaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan tak kunjung cair. 

Ia mengatakan jika diakumulasikan dana yang belum cair, baik dari BPJS maupun dari Kemenkes berkisar senilai Rp 17 miliar. Perhitungan itu jika diakumulasi sejak Juli 2020 lalu.

"Sedangkan pendapatannya yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mencukupi untuk operasional rumah sakit setiap bulan," tambahnya. 

Dessy menyebut, untuk kebutuhan operasional, seperti gaji pegawai tidak tetap (PTT) senilai Rp 435 juta per bulan. Sedangkan kebutuhan pembelian obat-obatan terutang pada pihak pedagang besar farmasi (PBF). 

Jumlah pegawai di RSUD Lawang saat ini totalnya 380 orang. 280 di antaranya PTT, dan 90 orang ASN. 

Sudah begitu lanjut Dessy, pendapatan dari pasien reguler selama pandemi Covid-19 ini mengalami penurunan 20 persen dibanding sebelum pandemi Covid-19.

"Sebelum pandemi pendapatan dari pasien mencapai Rp 900 hingga Rp 1 Miliar per bulan. Saat ini kira-kira hanya Rp 200 juta per bulan," bebernya. 

Berkait dengan itu, pihaknya saat ini sedang meminta bantuan suntikan dana selama enam bulan kedepan kepada Pemkab Malang. 

"Untuk tiga bulan kedepan katanya mau diambilkan dari anggaran recofusing Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 jilid III pada bulan September setelah kami ajukan," terangnya. 

Sedangkan untuk tiga bulan berikutnya akan diberikan lagi saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2021. 

Ia merinci  anggaran yang dibutuhkan selama enam bulan setidaknya membutuhkan suntikan dana senilai Rp 2,4 miliar. 

"Saya berharap tiga bulan berikutnya juga dapat suntikan dana," katanya.
 


BERITA TERKAIT