SKB 3 Mentri, Sekolah Negeri Dilarang Wajibkan Seragam Beratribut Agama | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

SKB 3 Mentri, Sekolah Negeri Dilarang Wajibkan Seragam Beratribut Agama

  • 03-02-2021
  • Editor :junaedi
  • dibaca :9729
SKB 3 Mentri, Sekolah Negeri Dilarang Wajibkan Seragam Beratribut Agama Mendikbud Nadiem Makarim.(ist)

Klikapa.com -Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang seluruh sekolah negeri yang mewajibkan siswanya mengenakan seragam dengan atribut kekhususan agama. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun memberikan ultimatum kepada seluruh pemerintah daerah dan sekolah negeri agar mencabut aturan yang mewajibkan penggunaan seragam dan atribut kekhususan agama.

"Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang atribut tersebut (kekhususan agama) paling lama 30 hari sejak SKB ini ditetapkan," kata Nadiem dalam konferensi pers daring yang disiarkan di chanel YouTube Kemendikbud, Rabu (3/2/2021).

Perintah itu berdasarkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Nadiem bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas siang ini.

Melalui SKB itu, ketiganya melarang semua sekolah negeri di penjuru daerah, kecuali Provinsi Aceh, membuat aturan yang melarang atau mewajibkan siswa dan guru memakai seragam dengan kekhususan agama.

Nadiem menegaskan keputusan soal seragam merupakan hak guru, siswa dan orang tua secara individu. Jadi dengan berlakunya SKB tersebut, guru dan siswa bebas memilih seragam dan atribut sekolahnya ketika berkaitan dengan kekhususan agama.

"Saya tekankan, agama apapun, keputusan untuk memakai seragam atau atribut berbasis agama di dalam sekolah negeri di Indonesia itu adalah keputusan guru, keputusan murid sebagai individu," ucap dia.

Jika ada pihak yang melanggar, baik itu sekolah dan pemerintah daerah, mantan bos Go-jek itu menegaskan akan ada sanksi. Ia mengancam sekolah bisa tidak diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan lain dari pemerintah jika melanggar.

Ia mengatakan pengawasan dan pembinaan akan dilakukan bersama-sama dengan lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Kementerian Agama berperan memberikan pendampingan dan penguatan keagamaan dan praktik agama yang moderat pada pemerintah daerah atau sekolah yang melanggar SKB.

Nadiem meminta orang tua, siswa dan guru ikut terlibat dalam pengawasan aturan berseragam di sekolah. Jika mendapati pelanggaran ia


BERITA TERKAIT