Keluyuran Saat PPKM, ASN Kota Batu Bakal Disanksi | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Keluyuran Saat PPKM, ASN Kota Batu Bakal Disanksi

Keluyuran Saat PPKM, ASN Kota Batu Bakal Disanksi Saat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembatasn jumlah ASN yang masuk kerja, loket layanan masyarakat tetap buka.(firman)

Klikapa.com -Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) nya jika diketahui keluyuran saat diterapkan Work From Home (WFH). Sanksi itu akan dilakukan oleh masing-masing OPD-nya.

Kepala BKPSDM Kota Batu Siswanto mengatakan penerapan WFH itu terkait dengan pelaksaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 11 - 25 Januari 2021. Di mana instasi wajib membatasi jumlah yang bekerja di kantor hanya 25 persen saja.

"Terkait presensi dilakukan manual tiap OPD. Kemudian presensi dikirim ke BKPSDM. Selama Covid-19 kita hentikan presensi dengan sensor mata karena rawan kerumunan dan ditakutkan penularan. Sehingga menggunakan manual," paparnya.

Dengan presensi yang menjadi tanggung jawab kepala OPD. Nantinya mereka yang tahu mana yang masuk, WFH atau yang sakit. Yang jelas dengan aturan 25 persen pegawai masuk mengikuti jumlah pegawai di masing-masing SKPD. 

Terkait pegawai selama WFH yang ketahuan ke luar rumah ketika tidak ada hal tak penting, pihaknya siap memberikan sanksi. Mulai dari sanksi ringan hingga berat.

"Sanksi sudah pasti. Nanti mereka yang ketahuan ke luar rumah dan terjaring operasi Satgas akan diberikan sanksi. Sanksi ringan berupa peringatan hingga berat berupa penundaan kenaikan jabatan," katanya. 

Sementara Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menyebutkan Sesuai SE Wali Kota terkait PPKM, pegawai hanya diperbolehkan mengisi ruangan maksimal 25 persen dari jumlah pegawai. 

Namun bukan manjadi alasan bagi SKPD pelayan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tutup. Sebaliknya pelayanan harus tetap berjalan maksimal seperti hari-har biasanya. 

"Selama PPKM pelayanan tetap dilakukan. Misal di Dispendukcapil, BKD dan Dinas Perijinan tetap jalan. Begitu juga dengan beberapa hari ini yang kedatangan dari KPK juga tidak berpengaruh pada pelayanan," kata Punjul, Selasa (12/1).

Karena itu, ia menghimbau agar kepala OPD di Pemkot Batu memberikan aturan tegas pada pegawainya. Terutama agar pegawai yang WFH menyelesaikan tugas di rumah. 

"Jadi


BERITA TERKAIT