Bawaslu Malang Mumet, Pemasangan APK Peserta Pilkada Tak Penuhi Aturan | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Bawaslu Malang Mumet, Pemasangan APK Peserta Pilkada Tak Penuhi Aturan

Bawaslu Malang Mumet, Pemasangan APK Peserta Pilkada Tak Penuhi Aturan Anggota Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva

Klikapa.com - Masa kampanye pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bup Malang bikin Bawaslu mumet. Pasalnya para calon pasang alat peraga kampanye (APK) sembarangan. Mereka tak lagi menunggu APK resmi yang dibagikan KPU. 

Banyak APK berupa banner kampanye bertaburan di berbagai kawasan di wilayah Kabupaten Malang. Ukurannya pun bermacam-macam.  Pemasangan APK itu tak taat regulasi penyelenggaran Pilkada. 

Anggota Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva mengatakan pemasangan APK harus  mengacu pasal 28 ayat 1 PKPU 11 Tahun 2020. Yakni KPU memfasilitasi pencetakan APK masing-masing pasangan calon. Yang berupa baliho ukuran 4×7 meter maksimal lima lima buah untuk seluruh wilayah, bilboard atau videotorn ukuran 4×8 meter maksimal lima untuk cakupan wilayah Kabupaten Malang. 

Selain itu umbul-umbul berukuran 5×1,15 meter paling banyak 20 buah setiap kecamatan dan spanduk ukuran 1,5×7 meter paling banyak 2 buah di setiap desa maupun kelurahan. 

Selanjutnya dalam pasal 28 ayat 3, paslon diperbolehkan menambah APK sendiri sebagaimana ayat 2 maksimal 200 persen dari yang telah difasilitasi KPU. Ukuran untuk setiap jenis APK juga harus sama dengan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Sedangkan ayat 6 juga dijelaskan, untuk APK yang dicetak sendiri paslon harus dilaporkan secara tertulis kepada KPU. Baik jenisnya, ukuran, maupun jumlah APK.

“Namun banner – banner yang ada di luar itu mereka (paslon) mencetak sendiri tanpa adanya surat tertulis kepada KPU. Artinya banner dari paslon tidak ada penetapan oleh KPU sebagai APK resmi,” kata anggota Bawaslu yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran ini. 

Bawaslu kata George, sudah menginstruksikan kepada jajaran pengawas Ad Hoc di kecamatan dan desa atau kelurahan untuk mengawasi APK yang bertebaran di wilayah Kabupaten Malang. 

“Mengingat, ada kriteria khusus, baik ukuran maupun jumlah maksimal APK yang difasilitasi oleh KPU maupun yang dicetak sendiri oleh paslon,” kata dia. 

Terkait banner ilegal itu lanjut George, merupakan


BERITA TERKAIT