Kemendikbud Tolak Evaluasi Kebijakan Masuk Sekolah Sesuai Zona | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Kemendikbud Tolak Evaluasi Kebijakan Masuk Sekolah Sesuai Zona

  • 13-08-2020
  • Editor :junaedi
  • dibaca :2634
Kemendikbud Tolak Evaluasi Kebijakan Masuk Sekolah Sesuai Zona ilustrasi protokol kesehatan di sekolah.(ist)

Klikapa.com -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menolak mengevalasi kebijakan pembukaan sekolah berdasarkan zona risiko penularan virus corona (Covid-19).

Pasalnya, hal itu dianggap merupakan kewenangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Kemdikbud tak punya kewenangan mengevaluasi kebijakan itu.


"Kami tidak akan melakukan hal ini [mengevaluasi zonasi sebagai tolak ukur]. Karena ketentuan zona itu kewenangan gugas nasional. Daerah memakai dasar ketentuan gugas nasional," kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Jumeri melalui konferensi video, Kamis (13/8/2020).

Hal ini diungkapnya merespons sejumlah kasus dan kritik yang menyatakan zona risiko tidak valid digunakan sebagai tolak ukur pembukaan sekolah karena perubahan zona bisa terjadi dalam waktu cepat.

Jumeri mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut. Untuk itu ia menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan agar segera meminta sekolah ditutup jika ada perubahan zona.

Hal ini pun kembali ditegaskan, katanya, ketika Kemendikbud melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia kemarin.

"Kemarin kami sudah bicara ke semua kepala dinas pendidikan. Insya Allah setelah hari kemarin semua disdik akan melakukan langkah yang sama, menutup sekolah jika ada perubahan zona," jelasnya.

Pembukaan sekolah di masa pandemi tak hanya mempertimbangkan indikator zonasi. Pembukaan sekolah juga diatur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang berisi panduan pembelajaran tatap muka di masa Covid-19.

SKB itu merinci aturan teknis tentang pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau. Jumeri mengatakan jika ada sekolah yang melanggar SKB, pihaknya akan menegur kepala dinas pendidikan setempat.

"Yang memberikan sanksi Pemda atau Dikdasme. Apakah demikian Kemdikbud lepas tangan, lepas tanggung jawab? Tidak. Urusan pendidikan itu adalah urusan concurrent," lanjutnya.

Perkara ini, kata Jumeri, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ia mengatakan ada pembagian kewenangan dalam penanganan pendidikan dalam aturan itu.

Ia menjelaskan ada kasus yang tepat ditangani pemerintah pusat, misalnya terkait


BERITA TERKAIT