DPRD Kota Batu Setuju Usulan PHRI, Bebas Pajak sampai Akhir Tahun | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

DPRD Kota Batu Setuju Usulan PHRI, Bebas Pajak sampai Akhir Tahun

DPRD Kota Batu Setuju Usulan PHRI, Bebas Pajak sampai Akhir Tahun Ilustrasi pengusaha hotel dan restoran di Kota Batu minta pembebasan pajak sampai akhir tahun.(firman)

Klikapa.com -Permintaan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu untuk pembebasan pajak bagi pelaku usaha mendapat dukungan dari anggotga DPRD setempat.  Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Hari Danah Wahyono, sepakat pembebasan itu sifatnya sementara.

"Secara pribadi atau sebagai Ketua Komisi B, saya sangat setuju usulan ketua PHRI Kota Batu agar pelaku usaha dibebaskan pajak sementara waktu," kata Hari Danah Wahyono, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, pembebasan pajak bagi pelaku usaha sangat logis. Meski menurutnya kebijakan tersebut tak bisa dilakukan hingga akhir tahun.

"Setidaknya Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini BKD memberikan kebebasan pajak dalam tiga bulan ke depan, nol persen. Karena mulai dari hotel, tempat wisata dan resto baru saja buka dan pengunjung tak lebih dari separo di masa pendemi Covid-19 ini," terangnya.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menerangkan pembebasan pajak tiga bulan ke depan jadi opsi terbaik. Ini karena diperkirakan kunjungan wisata mulai normal kembali di akhir tahun.

"Memang PAD dari sektor hiburan sangat tinggi. Tapi apa yang terjadi saat ini adalah musibah atau wabah. Jadi PAD tidak naik dulu tidak apa-apa. Pasti masyarakat akan mengerti," imbuhnya.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman. Permintaan PHRI tersebut bisa saja dilakukan, asalkan disepakati oleh pemerintah.

"Bisa saja kalau memang disepakati pemerintah. Cuma harus dibicarakan dulu seperti apa mekanisme yang bisa dilakukan dan merujuk pada apa saja, regulasi, diskresi atau kebijakan," terangnya.

Sementara Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso  mengaku  segera menindaklanjuti hal itu. Pihaknya akan berkoordinasi untuk membicarakan keinginan PHRI.

"Masalah pajak nanti ada kewenangan-kewenangan yang bisa dilakukan oleh Pemkot Batu. Ini akan kami sampaikan melalui Tim Penganggaran (Timngar) bersama Badan Penganggaran (Banggar) untuk mengakomodir keinginan PHRI," jawabnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi meminta pemerintah setempat untuk menunda penerapan


BERITA TERKAIT