Pemkot Malang Usul 380 Kuota CPNS, Terbanyak Tenaga Pendidik dan Medis | Berita Terbaru Hari ini

Close

Pemkot Malang Usul 380 Kuota CPNS, Terbanyak Tenaga Pendidik dan Medis

Pemkot Malang Usul 380 Kuota CPNS, Terbanyak Tenaga Pendidik dan Medis ilustrasi tes cpns.(ist)

Klikapa.com -Kabar gembira bagi warga Kota Malang, khususnya para pencari kerja. Formasi lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Malang segera diumumkan. Kamis (17/10).

Untuk kepastiannya, Pemkot Malang akan lebih dulu menghadap KemenPAN-RB untuk memastikan formasi CPNS untuk Kota Malang. Sebelumnya Pemkot telah mengusulkan 348 kuota formasi CPNS. 

Menurut Wali Kota Malang Sutiaji, dalam minggu ini seluruh daerah di Indonesia rapat koordinasi (rakor) terkait penetapan formasi. Saat ini posisi seluruh daerah menunggu hal yang sama.


“Minggu ini kita sudah dipanggil rakor. Mudah-mudahan langsung ditetapkan dan keluar minggu ini juga,” kata Sutiaji. 

Ia mengutarakan, sesuai usulan yang sudah diajukan sebelumnya, Kota Malang membutuhkan formasi guru dan tenaga pendidik dalam jumlah yang cukup banyak. 

Posisi tenaga pendidik tetap diutamakan karena Pemkot Malang saat ini masih mengandalkan tenaga honorer. Formasi tenaga pendidik jumlah kuota lebih banyak.

Formasi lain yang dibutuhkan Pemkot Malang adalah tenaga kesehatan dan fungsional. Tenaga kesehatan diutamakan petugas medis spesialis anestesi. 

Sementara fungsional beberapanya meliputi tenaga teknis untuk ditempatkan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).  

“Kuota itu untuk CPNS dan PPPK juga,” jelasnya.

Menurutnya, sistem perekrutan CPNS dan PPPK tahun 2019 membuat dilema Kota Malang. Pasalnya terdapat aturan larangan perekrutan tenaga honorer baru. Untuk itu dalam rakor ia pun akan menyampaikan situasi tersebut pada pusat.

Mengingat pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan kebijakan baru soal larangan bagi pemda untuk menambah tenaga honorer.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PP tersebut menginstruksikan pemda agar tidak melakukan proses rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Drs Anita Sukmawati. Ia menegaskan Kamis (17/10) Pemkot Malang akan melaksanakan rakor dengan kemetrian.

“Termasuk kita mencari kepastian apakah memang honorer juga benar-benar tidak boleh direkrut, selain


BERITA TERKAIT