Gubernur Kaltim Senut Lahan Calon Ibu Kota 'Terkunci' dari Spekulan. Bappenas Hutan Lindung Tak Disentuh | Berita Terbaru Hari ini

Close

Gubernur Kaltim Senut Lahan Calon Ibu Kota 'Terkunci' dari Spekulan. Bappenas Hutan Lindung Tak Disentuh

  • 2019-08-26
  • Editor :junaedi
  • dibaca :753
Gubernur Kaltim Senut Lahan Calon Ibu Kota 'Terkunci' dari Spekulan. Bappenas Hutan Lindung Tak Disentuh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan selain memindahkan ibu kota pemerintah juga akan membuat 10 kota metropolitan baru.(dok.cnnindonesia)

Klikapa.com -Bayang-bayang spekulan tanah terkait rencana kepindahan ibu kota dipastikan sudah diantisipasi. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan kebutuhan tanah untuk ibu kota pengganti Jakarta telah terkunci atau 'dikuasahi' negara.

Lahan yang ada di dua wilayah Kabupaten yakni  kota baru di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sepenuhnya dikuasai negara.

Pernyataan Isran Noor itu sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak akan ada beban tinggi karena spekulasi harga tanah di titik calon ibu kota baru. 

Rerencanaan pembangunan ibu kota baru, pemerintah mengasumsikan kebutuhan lahan untuk kawasan induk mencapai 40 ribu hektare. Kawasan induk itu merupakan titik berdirinya pusat pemerintahan, seperti Istana Negara, kantor kementerian/lembaga, dan lainnya. 

Isran mengatakan kebutuhan lahan kawasan induk sudah benar-benar terpenuhi dengan ketersediaan lahan berstatus milik negara berupa kawasan hutan produktif bernama Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Hutan tersebut berada di dua kecamatan yang bakal menjadi titik berdirinya ibu kota baru. 

"Iya, semuanya (sudah dimiliki Ini semua kawasan milik negara, lahan negara, jadi tidak ada istilahnya sharing (pembagian mana yang dikuasai pemerintah karena itu buat kebutuhan ibu kota baru," jelas Isran usai pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/8). 

Kendati kebutuhan lahan untuk kawasan induk ibu kota sudah aman, namun Isran mengaku pemerintah tetap perlu melakukan pembebasan lahan untuk sejumlah titik yang akan menjadi lokasi berdirinya fasilitas pendukung kota. Sebab, di luar kawasan induk, masih ada lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat. 

"Nanti pasti ada orang yang dipindahkan atau direlokasi. Pasti ada, cuma pasti lebih murah karena milik negara, itu kewenangan penuh otoritas negara," katanya. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengasumsikan setidaknya lahan kawasan ibu kota baru bisa mencapai 180 ribu hektare. Meski, kawasan induk


BERITA TERKAIT