Pemerintah Bakal Alokasinya Dana Rp 10,3 Triliun untuk Progra Pra Kerja | Berita Terbaru Hari ini

Close

Pemerintah Bakal Alokasinya Dana Rp 10,3 Triliun untuk Progra Pra Kerja

  • 2019-07-15
  • Editor :junaedi
  • dibaca :1240
Pemerintah Bakal Alokasinya Dana Rp 10,3 Triliun untuk Progra Pra Kerja ilustrasi kartu program pa kerja.

Klikapa.com -Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun untuk program Kartu Pra Kerja. Alokasi itu disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. 

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan hal itu usai rapat pagu indikatif RAPBN 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7). 

"Anggarannya yang setidaknya dicadangkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp10 triliunan," kata Hanif usai rapat mengikuti rapat itu kepada wartawan. 

Kartu Pra Kerja merupakan salah satu 'program jualan' Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski sudah menganggarkan, Hanif belum menjelaskan lebih lanjut apakah anggaran tersebut akan dimasukkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau terbagi ke kementerian lain.

Menurutnya, hal tersebut belum benar-benar diputuskan lantaran konsep kartu tersebut masih difinalisasi lintas kementerian.

"Kami hanya tinggal selesaikan desain yang tengah dibicarakan di bawah Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution)," jelasnya. 

Ia menekankan ke depan Jokowi ingin fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, sejumlah program yang menyasar tujuan pembangunan itu akan mendapat tambahan alokasi anggaran. 

Salah satunya, program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan pendidikan vokasional yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan. Hanif mengatakan Sri Mulyani sudah merestui kenaikan anggaran untuk program BLK Komunitas dari Rp1 triliun pada APBN 2019 menjadi Rp2 triliun pada RAPBN 2020. 

"BLK Komunitas setidaknya (memberikan pelatihan ke) 2 ribu orang, (anggarannya) sudah dicadangkan Rp2 triliun," terangnya. 

Kendati begitu, ia belum bisa memberi bocoran berapa kemungkinan kenaikan anggaran untuk program vokasi pada tahun depan. Namun, ia menekankan penambahan anggaran juga bisa bertambah dari 'sumbangan' perusahaan swasta. 

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan insentif pengurangan pajak yang dikenal dengan istilah super deductiable tax sebesar 200 persen untuk perusahaan yang memberikan pendidikan vokasi bagi tenaga kerja di Indonesia. Lalu, ada pula insentif pengurangan pajak mencapai 300 persen bagi


BERITA TERKAIT