Kemenkeu Anggap Lapindo Gagal Bayar Utang Dana Talangan ke Pemerintah | Berita Terbaru Hari ini

Close

Kemenkeu Anggap Lapindo Gagal Bayar Utang Dana Talangan ke Pemerintah

  • 2019-07-12
  • Editor :junaedi
  • dibaca :1011
Kemenkeu Anggap Lapindo Gagal Bayar Utang Dana Talangan ke Pemerintah ilustrasi lumpur Lapindo, Sidoarjo.

Klikapa.com -Perusahaan Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya gagal melunasi utang dana talangan ganti rugi bagi korban Lumpur Lapindo ke pemerintah. Sampai dengan batas waktu pelunasan 10 Juli 2019 kemarin, mereka baru membayar Rp5 miliar.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata, mengatakan hal ini. Padahal, utang dana talangan itu mencapai Rp773,38 miliar.

 "Dalam catatan kami, belum ada pembayaran baru (sampai batas waktu berakhir)," jelas Isa kepada media, Jumat (12/7).

Dikatakan, sebenarnya pemerintah sudah berupaya menagih utang ke perusahaan tersebut sebelum batas waktu pembayaran habis. Tapi hasilnya belum sesuai harapan. 

Meskipun demikian katanya, pemerintah tidak akan menyerah. Mereka tetap akan menagih sesuai perjanjian yang dibuat 2015 lalu dan tidak akan mau bernegosiasi dengan Lapindo. 

Jika penagihan tak membuahkan hasil, pemerintah akan menyita jaminan tanah yang sebelumnya diperoleh Lapindo dari korban Lumpur Lapindo.

Isa mengatakan, Lapindo sudah melakukan sertifikasi lahan seluas 46 hektare (ha) di sekitar tanggul. Kemudian, Lapindo masih memproses sertifikasi 45 ha di bekas Perumahan Tanggulangin Sejahtera. 

Saat ini, proses sertifikasi sedang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo. 

"Apakah jaminan utang ini cukup? Kami belum tahu karena kami belum lakukan penilaian atas tanah yang disertifikatkan. Kami sudah melakukan penilaian sendiri, mereka juga punya penilaian sendiri, cukup atau tidaknya kami akan lihat nanti," jelas dia.

Jika memang jaminan tanah tidak cukup, Kemenkeu akan menagih aset Lapindo yang lain lagi. Sebab selain harus membayar pokok utang,  Lapindo juga harus membayar denda dan bunga sebesar 4,8 persen per tahun.

"Kalau memang harganya kurang kami minta tanah yang lain," jelas dia.

Upaya penagihan yang dilakukan tersebut lanjut Isa, karena pemerintah tidak bisa menerima usulan tukar guling utangnya dengan piutang cost recovery yang sebelumnya diklaim Lapindo cukup untuk melunasi utang. 

Menurutnya, tukar guling tidak dimungkinkan secara aturan. Sebagai


BERITA TERKAIT