Menteri PUPR Ingin Pastikan Pihak Terkait Tahu sebelum Ketentuan Baru Subsidi Rumah Ditandatangani | Berita Terbaru Hari ini

Close

Menteri PUPR Ingin Pastikan Pihak Terkait Tahu sebelum Ketentuan Baru Subsidi Rumah Ditandatangani

  • 2019-06-18
  • Editor :junaedi
  • dibaca :10368
Menteri PUPR Ingin Pastikan Pihak Terkait Tahu sebelum Ketentuan Baru Subsidi Rumah Ditandatangani ilustrasi.(bisnis)

Klikapa -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku ingin memastikan dulu semua pihak terkait sudah menerima harga baru rumah bersubsidil sebelum pihaknya menandatangani aturan baru itu.

"Saya sudah baca tadi malam, ada kenaikan sedikit, tapi saya belum tanda tangan," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6). 

Menurutnya, jika semua pihak terkait, seperti pengembang perumahan, sudah sepakat, maka dirinya akan menandatangani aturan baru itu. 

"Misalnya sudah belum dengan REI, sudah belum diskusi dengan para pengembang perumahan. Kali ini saya minta kalau mereka bilang sudah, saya tanda tangan," ujarnya. 

Ia menyebut kenaikan harga rumah bersubsidi dalam aturan baru ini sekitar Rp10 juta. Meskipun demikian, dirinya ingin memastikan terlebih dahulu apakah aturan baru ini bisa diterima semua pihak lantaran menyangkut kepentingan banyak orang. 

"Saya mau tahu informasi ini sudah sampai ke pengembang atau belum. Seperti kemarin mau mindah Pintu Tol Cikarang ke Cipali dan Bandung, saya minta undang dulu YLKI dan pengamat kebijakan publik. Mereka tahu, baru saya tanda tangan," tuturnya. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pihaknya akan menelurkan peraturan menteri (permen) PUPR sebagai tindak lanjut dari peraturan menteri keuangan (PMK). 

"PMK nya kan sudah keluar, permen sudah masuk ke Bapak (Basuki Hadimuljono) tapi belum ditandatangan," ucap Khalawi, Jumat (31/5). 

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan PMK Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, 

Dalam aturan itu tertulis bahwa untuk harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di kawasan Jawa dan Sumatra pada 2019 sebesar Rp140 juta dan 2020 sebesar Rp150,5 juta. Kemudian, untuk Kalimantan ditetapkan sebesar Rp153 juta pada tahun ini dan tahun depan Rp164, 164,5 juta. 

Lalu, harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2019 sebesar Rp158 juta dan tahun depan


BERITA TERKAIT