Mereka Yang Keberatan Pernyataannya Dikutip Kuasa Hukum Prabowo-Sandi di Sengketa PHPU di MK | Berita Terbaru Hari ini

Close

Mereka Yang Keberatan Pernyataannya Dikutip Kuasa Hukum Prabowo-Sandi di Sengketa PHPU di MK

  • 2019-06-15
  • Editor :junaedi
  • dibaca :936
Mereka Yang Keberatan Pernyataannya Dikutip Kuasa Hukum Prabowo-Sandi di Sengketa PHPU di MK Tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang perdana PHPU Pilpres di MK..(dok.cnn indonesia)

JAKARTA -Sejumlah pihak memprotes terhadap pernyataannya dikutip oleh Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam permohonan sengketa PHPU Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka itu antara lain Partai Demokrat; Guru Besar Hukum University of Melbourne, Australia, Tim Lindsey; kandidat peraih gelar doktor dari Australian National University, Tom Power; dan Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra.

Mereka protes dengan menyebut bahwa langkah tim hukum Prabowo-Sandi mengutip pernyataan-pernyataan tersebut tidak sesuai dengan konteks atau tujuan pernyataan tersebut dibuat.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan penggunaan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI tidak netral tidak sesuai dengan konteks. Sebab, pernyataan itu dilontarkan SBY saat 2018 lalu.

Pernyataan yang disitir tim Hukum Prabowo-Sandi berbunyi, ".... cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum, ... saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ucap SBY seperti dikutip angota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana.

Denny tak menampik bahwa pernyataan SBY itu disampaikan bukan dalam konteks Pilpres melainkan pilkada serentak. Namun ia meyakini pernyataan itu merupakan peringatan sekaligus indikasi awal bahwa ketidaknetralan serupa amat mungkin terjadi dalam Pilpres 2019.

"Bahwa pernyataan SBY yang terkait Pilkada Serentak di 2018, dekat dengan Pilpres 2019, tidak serta merta berarti bahwa dalam Pilpres 2019 BIN pasti sudah netral, karena faktanya tidaklah demikian," tuturnya.

Menurut Ferdinand, SBY mengatakan itu dalam konteks penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 lalu.

"Persidangan ini menuntut bukti-bukti yang berkaitan dengan Pilpres. Jadi kalau dipakai pernyataan saat Pilkada, tentu tidak berkaitan," ucap Ferdinand, Jumat (14/6).

Tim Lindsey juga menyatakan keberatan pendapatnya dikutip dalam dokumen permohonan sengketa Pilpres 2019 Prabowo-Sandi.

Keberatan Lindsey dimuat di


BERITA TERKAIT