Perludem Heran Tak Ikut Selenggarakan Quick Count tapi Ikut Dipolisikan | Berita Terbaru Hari ini

Close

Perludem Heran Tak Ikut Selenggarakan Quick Count tapi Ikut Dipolisikan

  • 2019-04-19
  • Editor :junaedi
  • dibaca :915
Perludem Heran Tak Ikut Selenggarakan Quick Count tapi Ikut Dipolisikan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut pihaknya bukan lembaga survei dan tak membuat quick count.(dok.cnn-indonesia)

JAKARTA -Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengaku tak risau dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan kebohongan publik lewat publikasi quick count Pemilu 2019. Pasalnya, pihaknya tak melakukan dan menggelar hitung cepat dalam Pilpres 2019. 

"Kami biasa-biasa saja melihat mereka melaporkan," kata Titi seperti dilansir cnn-indonesia, Jumat (19/4).

Titi justru bingung dan mempertanyakan substansi atau materi laporan itu. Sebab, dikatakan Titi, Perludem bukan lembaga survei ataupun lembaga penyedia quick count.

"Kami bertanya-tanya karena yang dilaporkan lembaga survei dan penyedia layanan quick count, sementara Perludem tidak melakukan kedua-duanya. Apakah terhadap Perludem ada laporan tambahan selain soal quick count dan survei? Malah membuat kami penasaran," tuturnya.

Sebelumnya, Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoaks (KAMAKH) melaporkan enam lembaga survei karena atas dugaan kebohongan publik.

Keenam lembaga survei yang dilaporkan itu adalah Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Charta Politika, Poltracking, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), serta Perludem.

Meski begitu, Titi mengaku siap jika nantinya pihak kepolisian melakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi atau keterangan perihal laporan tersebut.

"Siap 100 persen kalau dipanggil dan diperiksa," ucap Titi.

Di sisi lain, Titi juga menyayangkan perihal ancaman yang diterima oleh Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya. Diketahui, lewat akun Twitternya @yunartowijaya, ia menyebut menerima ancaman dari telepon dan WhatsApp.

Titi beranggapan jika memang ada pihak yang tak sependapat dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei, maka seharusnya menempuh jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum, bukan dengan melakukan ancaman.

"Disediakan saluran untuk penyelesaiannya kalau dianggap ada ketidakbenaran, ketidaktepatan terkait data hitung cepat, maka mekanisme sudah disediakan jangan ambil langkah bertentangan dengan praktik demokrasi," ujarnya.


Lebih lanjut, Titi mengungkapkan dirinya maupun teman-temannya di Perludem hingga kini tak menerima ancaman yang disampaikan secara langsung, misalnya lewat telepon pribadi.

Namun, dikatakan Titi,


BERITA TERKAIT